1. Memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT, dan PPPSPM
2. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris,
3. Menyetujui dan menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang bersifat teknis.
4. Memastikan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan,
5. Membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap Program APU, PPT, dan PPPSPM
6. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan Program APU, PPT, dan PPPSPM
7. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TTPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
8. Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU, PPT, dan PPPSPM
9. Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi.
10. Memastikan fungsi audit yang efektif untuk mengkaji dan mengevaluasi kecukupan kontrol dalam mencegah Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
11. Membangun sistem informasi manajemen yang sesuai dengan sifat, ukuran, kompleksitas usaha dan struktur, profil risiko produk dan jasa, serta jangkauan geografis Bank.
12. Memastikan bahwa isu-isu terkait APU, PPT, dan PPPSPM disampaikan dan ditangani secara tepat waktu.
    
    

Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

1. Memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur Program APU, PPT dan PPPSPM.
2. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.
3. Memberikan persetujuan atas kebijakan Program APU, PPT, dan PPPSPM
4. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk komitmen yang dibuat oleh Bank kepada regulator dan pengawas pelaksanaan APU, PPT, dan PPPSPM di Indonesia.

Untuk menguji efektivitas bahwa pelaksanaan program APU, PPT, dan PPPSPM tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan pemantauan oleh pihak independen secara berkala oleh Internal Audit dan Eksternal Audit.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai tingkat keahlian dan pengetahuan yang memadai didalam menjalankan tugas-tugasnya, maka bank berkewajiban menyediakan program pelatihan bagi seluruh karyawannya dibidang APU, PPT, dan PPPSPM. Adapun cakupan materi pelatihan diantaranya adalah sebagai berikut

1. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU, PPT dan PPPSPM.;
2. Tipologi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan
3. Kebijakan dan prosedur internal penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM serta peran dan tanggung jawab karyawan dalam memberantas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.