Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)
Seiring dengan meningkatnya kompleksitas produk, aktivitas dan teknologi informasi pada bank, maka risiko bank digunakan sebagai media atau tujuan kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal semakin meningkat.
Dalam rangka mencegah bank dijadikan sasaran kegiatan pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal maka bank tunduk pada:- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan
Upaya meningkatkan efektifitas penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU dan PPT, dan PPPPSPM), bank telah membangun infrastruktur dan sistem berdasarkan 5 Pilar.
5 Pilar Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM
Pengawasan Aktif Direksi dan Komisaris
- Memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT, dan PPPSPM
- Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai Program APU, PPT, dan PPPSPM kepada Dewan Komisaris,
- Menyetujui dan menetapkan kebijakan dan prosedur mengenai penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM yang bersifat teknis.
- Memastikan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan,
- Membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap Program APU, PPT, dan PPPSPM
- Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan Program APU, PPT, dan PPPSPM
- Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus TTPU, TPPT, dan/atau PPSPM.
- Memastikan pejabat dan/atau pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU, PPT, dan PPPSPM
- Memastikan adanya pembahasan terkait penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM dalam rapat Direksi.
- Memastikan fungsi audit yang efektif untuk mengkaji dan mengevaluasi kecukupan kontrol dalam mencegah Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
- Membangun sistem informasi manajemen yang sesuai dengan sifat, ukuran, kompleksitas usaha dan struktur, profil risiko produk dan jasa, serta jangkauan geografis Bank.
- Memastikan bahwa isu-isu terkait APU, PPT, dan PPPSPM disampaikan dan ditangani secara tepat waktu.
Pengawasan Aktif Dewan Komisaris
Pengawasan aktif Dewan Komisaris meliputi:- Memastikan bahwa Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur Program APU, PPT dan PPPSPM.
- Melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM.
- Memberikan persetujuan atas kebijakan Program APU, PPT, dan PPPSPM
- Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM, termasuk komitmen yang dibuat oleh Bank kepada regulator dan pengawas pelaksanaan APU, PPT, dan PPPSPM di Indonesia.
Kebijakan dan Prosedur
- Penerapan Risk Based Approach (RBA)
- Permintaan informasi dan dokumen pendukung Calon Nasabah/Nasabah/WIC (Customer Due Diligence/CDD dan Enhance Due Dilligence/EDD)
- Beneficial Owner
- Verifikasi dokumen
- CDD yang lebih sederhana
- Ketentuan mengenai Calon Nasabah/Nasabah/WIC berisiko tinggi dan Politically Exposed Person (PEP)
- Pengkinian data nasabah dan pemantauan transaksi nasabah
- Pelaksanaan CDD oleh Pihak Ketiga
- Penolakan transaksi dan penutupan hubungan
- Penanganan Walk in Customer
- Cross Border Correspondent Banking (CBCB)
- Payable Through Account (PTA)
- Prosedur transfer dana
- Sistem informasi manajemen
- Pelaporan
- Kerjasama dengan penegak hukum
- Anti-tipping off
- Penundaan dan penghentian sementara transaksi Pemantauan
- Sumber Daya Manusia dan program pelatihan karyawan
- Penerapan APU, PPT, dan PPPSPM di jaringan kantor dan perusahaan anak
- Kerjasama dengan profesi penunjang
- Pemberian data dan informasi
- Penatausahaan dokumen
- Pengendalian Intern
- KYE (Know Your Employee)
Pengendalian Intern
Untuk menguji efektivitas bahwa pelaksanaan program APU, PPT, dan PPPSPM tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan pemantauan oleh pihak independen secara berkala oleh Internal Audit dan Eksternal Audit.
Sistem Informasi Manajemen
Dalam mendukung kegiatan pemantauan profil dan transaksi nasabah, agar dapat berjalan efektif, maka telah dibuat dan dikembangkan Sistem Informasi yang dapat memantau, mengidentifikasi, menganalisa dan menyediakan laporan dengan karakteristik transaksi berdasarkan risiko yang dilakukan nasabah.
Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai tingkat keahlian dan pengetahuan yang memadai didalam menjalankan tugas-tugasnya, maka bank berkewajiban menyediakan program pelatihan bagi seluruh karyawannya dibidang APU, PPT, dan PPPSPM. Adapun cakupan materi pelatihan diantaranya adalah sebagai berikut
- Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU, PPT dan PPPSPM.;
- Tipologi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan
- Kebijakan dan prosedur internal penerapan program APU, PPT, dan PPPSPM serta peran dan tanggung jawab karyawan dalam memberantas pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
Layanan Lainnya - Maybank Indonesia
Bantuan Nasabah
Japan Desk
Promosi
Contact Center
Berita & Pengumuman
KPM Privilege
Lokasi Cabang & ATM Maybank Indonesia
Privilege
Refer a Friend
Informasi Tarif & Biaya Layanan
Informasi Suku Bunga Maybank Indonesia
Suku Bunga Dasar Kredit
Edukasi & Informasi untuk Nasabah
Jaringan Eksternal Maybank Indonesia
Whistle Blowing
Keamanan dan Privasi
Panduan Bermedia Sosial
Pilih Negara
Corporate Online Services
