Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kebijakan Umum KYC/AML
 
Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan
Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)
 
Seiring dengan meningkatnya kompleksitas produk, aktivitas dan teknologi informasi pada bank, maka risiko bank digunakan sebagai media atau tujuan kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin meningkat.
 
Dalam rangka mencegah bank dijadikan sasaran kegiatan pencucian uang dan pendanaan teroris maka bank tunduk pada:
  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme;
  3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
Upaya meningkatkan efektifitas penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT), bank telah membangun infrastruktur dan sistem berdasarkan 5 Pilar sebagai berikut:
 
1. Pengawasan Aktif Direksi dan Komisaris
 
a. Pengawasan Aktif Direksi
 
  1. Memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT,
  2. Mengusulkan kebijakan tertulis Program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris,
  3. Memastikan penerapan Program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan,
  4. Membentuk Unit Kerja Khusus (UKK) yang melaksanakan Program APU dan PPT dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat,
  5. Melakukan pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT,
  6. Memastikan bahwa kantor cabang wajib memiliki pegawai atau pejabat yang menjalankan fungsi Unit Kerja Khusus.
  7. Memastikan bahwa kantor cabang dengan kompleksitas usaha yang tinggi memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 6) dan terpisah dari satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT,
  8. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur Program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, aktivitas, dan teknologi serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme, dan
  9. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU dan PPT secara berkala.
 
Dalam melaksanakan pengawasan aktif Direksi, Direktur Kepatuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai Program APU dan PPT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait,
  2. Memantau pelaksanaan tugas Unit Kerja Khusus dan/atau pejabat Bank yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT,
  3. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai pejabat yang akan memimpin Unit Kerja Khusus atau pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Program APU dan PPT,
  4. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM/STR), dan
  5. Menetapkan dan mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan pejabat senior.
 
b. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris
 
Pengawasan aktif Dewan Komisaris meliputi:
  1. Memberikan persetujuan atas kebijakan Program APU dan PPT,
  2. Mengawasi pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan Program APU dan PPT, termasuk komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.
 
2. Kebijakan dan Prosedur
 
Bank telah memiliki Kebijakan dan Prosedur yang meliputi:
  1. Permintaan informasi dan dokumen Nasabah (Customer Due Diligence/CDD dan Enhance Due Dilligence/EDD)
  2. Beneficial Owner
  3. Verifikasi dokumen
  4. CDD yang lebih sederhana
  5. Pelaksanaan CDD oleh pihak ketiga
  6. Penerapan Risk Based Approach (RBA)
  7. Ketentuan mengenai area berisiko tinggi dan Politically Exposed Person (PEP)
  8. Penanganan Walk in Customer
  9. Pengkinian data nasabah dan pemantauan transaksi nasabah
  10. Cross Border Correspondent Banking (CBCB)
  11. Payable Through Account (PTA)
  12. Prosedur transfer dana
  13. Pemantauan Terhadap Penerapan APU dan PPT Pada cabang dan anak perusahaan di Luar Negeri
  14. Sistem informasi manajemen
  15. Pemberian data dan informasi
  16. Pemblokiran dan penyitaan simpanan
  17. Penutupan hubungan dan penolakan transaksi
  18. Sumber Daya Manusia dan program pelatihan karyawan
  19. Penatausahaan dokumen
  20. Pelaporan kepada pihak regulator
  21. Pengendalian Intern
  22. KYE (Know Your Employee)

3. Pengendalian Intern
 
Untuk menguji efektivitas bahwa pelaksanaan program APU dan PPT tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka diperlukan pemantauan oleh pihak independen secara berkala oleh Internal Audit dan Eksternal Audit.
 
4. Sistem Informasi Manajemen
 
Dalam mendukung kegiatan pemantauan profil dan transaksi nasabah, agar dapat berjalan efektif, maka telah dibuat dan dikembangkan Sistem Informasi yang dapat memantau, mengidentifikasi, menganalisa dan menyediakan laporan dengan karakteristik transaksi berdasarkan risiko yang dilakukan nasabah.
 
5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan
 
Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mempunyai tingkat keahlian dan pengetahuan yang memadai didalam menjalankan tugas-tugasnya, maka bank berkewajiban menyediakan program pelatihan bagi seluruh karyawannya dibidang APU dan PPT. Adapun cakupan materi pelatihan diantaranya adalah sebagai berikut:
  1. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
  2. Tipologi pencucian uang dan pendanaan terorisme ; dan
  3. Kebijakan dan prosedur internal penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab karyawan dalam memberantas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Wolfsberg Maybank Indonesia 2017
Wolfsberg Maybank Indonesia 2017.pdf

US Patriot Act - Maybank Indonesia 2016
US Patriot Act - Maybank Indonesia 2016.pdf